DKPP RI : Pengawasan Pemilu Harus Libatkan Semua Stakeholder

Sosialisasi pengawasan Pemilu 2014 dengan para stakeholder di rumah makan Mr.Green Seso - Blora. (ali-infoblora)

BLORA. Seluruh lembaga maupun komponen masyarakat diminta untuk ikut serta mengawasi jalannya proses demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang akan digelar 9 April besok. Himbuan itu disampaikan oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nur Hidayat Sardini saat sosialisasi pengawasan pemilu di Rumah Makan Mr. Green, Jepon, Blora, Sabtu,(29/3/2014).

Perwakilan DKPP RI, Nur Hidayat Sardini, mengatakan, tujuan terselenggaranya pemilu adalah semua pihak memahami bagaimana tugas-tugasnya, antisipasi-antisipasi peristiwa yang tidak diinginkan dan kode etiknya. Dia memaparkan beberapa titik rawan pemasangan APK yang melanggar sesuai tertuang dalam Undang-undang No 15 tahun 2011.

”Penyelenggara pemilu itu harus mempunyai integritas. Jadi keberhasilan pemilu bisa menjadi target yang harus dibuktikan dengan penyelenggaraan yang aman dan tanpa halangan berarti,” tegasnya.

"Bilamana ditemukan kecurangan atau pelanggaran pemilu," kata Nur Hidayat, penyelenggara pemilu  mempunyai kewenangan memanggil pihak-pihak lain untuk diminta keterangan.

Hadir pula dalam kesempatan itu, enam belas Kapolsek, Camat, Panwas Kecamatan di Blora, Dinas Kesbanglinmas, Dinas Satpol PP, dengan narasumber Sutikno Slamet, Plt. Sekda Blora, Ketua Panwaslu Kabupaten Wahono, KPU Kabupaten Moh Arifin, dan jajaran KPU serta Panwas yang lainnya.

Ketua Panwaskab Blora, Wahono, menyampaikan, selama ini panwaskab sudah melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) mencapai 21.000 buah, namun dalam pendataan terkahir muncul kembali pemasangan APK melanggar sekira 9.600 APK.

"Kita semua sudah bekerja keras untuk menertibkan semuanya yang melanggar bekerja sama dengan Satpol PP. Meskipun kami berharap kesadaran dari peserta pemilu untuk tidak melanggar lokasi pemasangan. Dan membersihkan sendiri APK yang melanggar," kata Wahono.

Terkait pemahaman seputar pelaksanaan pemilu tahun ini, Wahono juga meminta kepada KPU Blora untuk melakukan croscek lapangan, khususnya bagi masyarakat kaum samin. "Apakah mereka sudah memahami pemilu atau belum," tandasnya.

Sementara itu, Sutikno Slamet menekankan pentingnya pendidikan bagi pemilih. Dikarenakan keberhasilan pemilu bisa dilihat dari tolak ukur kedatangan masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan pilihan politiknya. "Sosialisasi perlu terus digalakkan," ujarnya.

Sutikno juga memperingatkan agar panitia harus lebih bekerja lebih ekstra. "Dikarenakan berdasar pengalaman pemilu sebelumnya, tingkat kehadiran pemilih itu masih minim," ungkapnya.
Dia katakan, salah satu penyebab rendahnya tingkat kehadiran pemilih dikarenakan pemahaman-pemahaman masyarakat yang kurang terkait manfaat pemilu. (rs-infoblora | ali)