Bupati Meminta Peserta Musrenbang Mencermati Usulan Pembangunan di Kecamatan dan Desa

Bupati, Muspida dan Kepala SKPD hadiri pembukaan Musrenbang 2015 kemarin di Gedung Bappeda Blora.

BLORA. Pemerintah Kabupaten Blora kembali menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2015 di ruang serbaguna Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Blora, Rabu (19/3/2014) kemarin.

Musrenbang kali ini mengusung tema Peningkatan Pelayanan Publik dan Penguatan Ekonomi Lokal Menuju Masyarakat Blora yang Sejahtera.

Bupati Blora Djoko Nugroho dalam sambutannya mengingatkan peserta Musrenbang untuk mencermati usulan pembangunan dari kecamatan dan desa. Terlebih tahun 2015 nanti merupakan tahun politik bagi warga masyarakat Blora.

“Saya akan prioritaskan perihal pembangunan yang langsung bisa dinikmati masyarakat,” tandasnya.

Bupati juga berharap agar pembangunan jalan di Kabupaten Blora segera tuntas, sehingga bisa konsentrasi untuk pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang lainnya.

“Saya ingin membangun kantor Satpol PP, kantor penanggulangan bencana, Pasar Kunduran harus bagus, Pasar Jepon harus kita sempurnakan meskipun jika nantinya tidak mendapat anggaran dari APBN. Saya juga ingin membangun kantor SKPD, memperbaiki kantor-kantor kecamatan dan kelurahan maupun desa,” harapnya.

Hal itu, menurutnya juga dirasa sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan keinginannya agar di Kecamatan Randublatung bisa berdiri rumah sakit minimal tipe D.

Kepala Bappeda Kabupaten Blor,a Samgautama Karnajaya melalui Sekretaris Bappeda, Sri Daryanti menjelaskan dasar hukum, tujuan, mekanisme hingga terselenggaranya acara tersebut. Lebih lanjut Musrenbang untuk membahas rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Blora tahun 2015, menurut rencana akan diselenggarakan selama 2 hari (mulai 19 Maret sampai 20 Maret) hari ini.

Hadir dalam pembukaan tersebut antara lain Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bakorwil I Pati, Bappeda kabupaten wilayah perbatasan, unsur Muspida Kab. Blora, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi serta anggota dewan, Kepala Badan/dinas/instansi, instansi vertikal, unsur BUMN, BUMD, akademisi, tokoh masyarakat, LSM dan insan pers. (rs-infoblora | DPPKKI Blora)