BKD Blora Minta Laporan Resmi Adanya Dugaan Honorer Menggunakan SK Fiktif

Beberapa peserta CPNS Honorer K-2 yang lolos dalam pengumuman bulan lalu diduga menggunakan SK fiktif (gambar ilustrasi pengumuman CPNS Honorer K-2).

BLORA. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora meminta para tenaga honorer kategori 2 (K-2) melapor secara resmi terkait dugaan penggunaan surat keputusan (SK) pengabdian fiktif. Kepastian ini menyusul imbauan Kemen PAN-RB agar daerah menelusuri ulang dokumen honorer K-2 yang dinyatakan lolos tes CPNS.

Sebab, informasi di masyarakat santer ada dugaan sebagian honorer menggunakan SK asli tapi palsu (aspal). "Coba dilaporkan saja, siapa yang dicurigai itu. Nanti baru bisa kita menelusuri," kata Kepala BKD Blora, Suwignyo, kemarin.

BKD memastikan hingga saat ini belum ada laporan resmi. Namun, dia mengakui adanya desas desus tentang honorer K-2 yang menggunakan SK aspal. Misalnya belum setahun menjadi honorer sejak 2005, namun pada SK sudah disebutkan lima tahun. Sehingga masuk database honorer K-2 dan lolos CPNS.

"Belum ada yang melapor resmi. Kami diminta menelusuri satu persatu ya repot," ungkapnya.

Sebaliknya, dia akan menelusuri jika ada pihak yang melapor. Misalnya, lanjut dia, melihat kronologis honorer di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dan menelusuri siapa yang menandatangani SK pengangkatan honorer.

"Jadi silahkan kalau punya data dilaporkan saja," tegasnya. Versi dia, dokumen atau administrasi SK pengangkatan honorer yang dilampirkan sudah sesuai. Pimpinan SKPD juga sudah diminta membuat surat pernyataan bahwa SK dibuat dengan benar.

"Nanti akan kita uji. Sementara saat ini hanya informasi-informasi saja, belum ada laporan resmi," tambahnya.

Ketua Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Blora, Anas Muttaqin akan berkoordinasi dengan pengurus lain terkait ada tidaknya laporan. "Kami akan rapat pengurus dahulu. Pasti kita akan terus berjuang," katanya.

Menurut dia ada puluhan honorer K-2 yang menggunakan SK aspal. Versi dia, sudah memiliki data honorer yang masa pengabdiannya belum ada setahun. Tapi justru masuk kategori 2 (K-2) sampai lolos CPNS. Juga ada karyawan koperasi milik pegawai negeri yang bisa masuk honorer K-2 dan menjadi CPNS. Forum GTT masih mempersiapkan rencana berunjuk rasa serentak di Jakarta besok (14/3). (rs-infoblora | ono/rij)