Di Blora, Camat dan Kades Minta BLSM Ditunda Setelah Penyelenggaraan Pilkades

Ilustrasi antrian pembagian BLSM di Kantor Pos (foto : Tribunnews.com)

BLORA. Sejumlah camat yang ada di Blora meminta dan mengusulkan agar pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ditunda.

Setidaknya pembagian bantuan itu menunggu setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). Sebab, mereka khawatir jika dibagikan sebelum Pilkades akan menimbulkan kejolak dan kerawanan di tengah masyarakat. "Karena waktu pencairan sampai 2 Desember, maka kami mengusulkan agar kalau bisa pencairan ditunda setelah pilkades," ungkap Camat Randublatung Sudharmono, saat Rakor tentang BLSM, di ruang pertemuan Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Selasa (2/7) lalu.

Menurutnya, usulan itu meru­pa­kan aspirasi dari para kepala desa yang ada di wilayahnya saat di­la­kukan pertemuan. Selain itu, para kades dan perangkat juga merasa keberatan jika disuruh membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada masyarakat yang menerima, karena kenyataan di lapangan banyak warga yang seharusnya berhak menerima, tetapi tidak mendapatkan. "Me­reka khawatir akan menjadi sa­saran ketidakpuasan warga," jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Camat Japah Kiswoyo. Bahkan, dia dan para kades di wilayahnya menjadi galau. Sebab, meskipun data yang RTS yang ada sama dengan penerima raskin, namun untuk  BLSM tidak bisa disiasati seperti pembagian raskin. Karena itu, di lapangan bisa dipastikan akan menimbulkan persoalan. "Ba­nyak kades yang mengusul­kan agar kalau bisa ditunda dulu setelah Pilkades," ujarnya.

Camat Ngawen Sunanto juga mengkritisi soal data yang dipakai oleh BPS yang menjadi acuan hasil PPLS tahun 2011, padahal sekarang sudah tahun 2013. "Se­telah kami menerima KPS ternyata ada beberapa penerima kartu bahkan menjadi caleg, ini jelas akan menimbulkan ma­salah."

Kades, jelasnya, setelah mu­sya­warah banyak yang menyatakan be­lum berani mendistribusikan ka­rena ada masalah. Biar Kantor Pos saja yang membagikan," ung­kap­nya. Assisten II Sekretariat Daerah (Setda) Blora Bondan Sukarno mengatakan, untuk soal penundaan setelah Pilkades dirinya tidak bisa memberikan jawaban, namun akan mencoba berkonsultasi dulu dengan Pemerintah Provinsi.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Blora Purwo Sudarmanto me­ngakui,  sesuai dengan SOP yang ada, KPS harus diberikan sesuai dengan nama yang sudah ada. ''KPPS harus dibagikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Termasuk penundaan pencairannya.'' Purwo menegaskan, jika me­mang dari desa tidak bisa membantu atau memfasilitasi pendistribusian KPS,  maka Kan­tor Pos akan  turun langsung kepada pe­ne­rima. "Kantor Pos akan tu­run langsung dari rumah ke rumah," jelasnya. (gie-42,47) - (rs-infoBlora | sumber : Suara Merdeka)