DPRD dan Pemkab Blora Sahkan Perubahan Perda Retribusi Pelayanan Parkir

Rapat Paripurna DPRD Blora bersama Pemkab Blora yang mengesahkan perubahan Perda Retribusi Parkir. (foto: ag-infoblora)

BLORA. Kabupaten Blora saat ini telah memiliki peraturan daerah (perda) baru tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Perda tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (13/6) lalu. Perda baru ini menggantikan Perda No 9 Tahun 2010.

Selain penetapan perda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, agenda lain dalam rapat paripurna yang diikuti Bupati Djoko Nugroho dan Wabup Arief Rohman adalah perubahan program pembentukan peraturan daerah 2016 dan penyampaian rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015.

Ketua DPRD Bambang Susilo mengatakan, sejalan dengan perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat, parkir perlu diatur lebih lanjut dalam perda baru karena perda lama sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan darat.

Dijelaskannya, sesuai ketentuan pasal 325 UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bupati pada 16 Februari 2015 mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah terkait permohonan evaluasi ranperda tentang Perubahan Atas Perda No 9/2010.

Dia mengungkapkan, pada 20 April 2016 telah diterima keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Hasil Evaluasi Ranperda Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Perda No 9/2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

“Sesuai diktum kedua keputusan dimaksud, Bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Penyempurnaan sudah dilakukan dan selanjutnya perda ditetapkan dalam rapat paripurna ini,” kata Bambang Susilo yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Blora ini.

Bupati Djoko Nugroho mengatakan, Perda No 9/2010 perlu diubah mengingat perlunya peninjauan kembali parkir di tepi jalan umum melalui peningkatan nilai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

“Dengan ditetapkannya ranperda tersebut menjadi perda, maka melalui forum rapat paripurna DPRD ini saya meminta kepada jajaran Pemkab khususnya SKPD teknis terkait untuk segera mempersiapkan segala hal yang diperlukan guna mendukung pemberlakuan perda tersebut,” katanya.

Sebagai langkah awal, kata Bupati, hendaknya dilakukan sosialisasi internal secara efektif dan intensif khususnya kepada aparat teknis agar dapat memahami dan melaksanakan perda tersebut dengan sebaik mungkin.

“Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk petugas parkir agar diberikan pembinaan secara intensif terutama menyangkut pelayanan yang harus diberikan kepada pengguna jasa parkir. Hal ini penting mengingat meningkatnya nilai retribusi parkir, maka kualitas pelayanan kepada pengguna jasa parkir mutlak ditingkatkan,” tegas Djoko Nugroho. (am-SM | Jo-ib)